08179379663 pengacaraonline.net@gmail.com



Pengacara di Pengadilan Hukum Tata Usaha Negara

 
 

Dalam hukum acara Tata Usaha Negara itu Peraturan yang  mengatur bagaimana penggugat bertindak di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam penyelesaian sengketa administrasi publik. Ringkasnya, ada prosedur-prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di era saat ini, tidak jarang kita menemukan beberapa konflik atau perbuatan-perbuatan yang merugikan atau yang tidak sah dari penguasa/pemerintah yang merugikan perseorangan/organisasi karena perbuatan organ administrasi negara/pejabat publik.

Hal ini orang perseorangan/perusahaan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempertahankan haknya secara hukum di Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam mengajukan gugatan di PTUN, ada beberapa pertimbangan mengenai yurisdiksi absolut dan relatif dari PTUN. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara mutlak menyangkut apakah Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai yurisdiksi dan memenuhi faktor-faktor yang timbul dari hal-hal yang diajukan oleh pejabat/pejabat tata usaha negara atau badan hukum; badan hukum perdata, termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisdiksi relatif pengadilan tata usaha negara. Di sisi lain,  pengadilan tata usaha lokal yang memiliki kekuasaan untuk mengadili kasus-kasus PTUN. Banyak orang yang diberi sanksi karena yurisdiksi mutlak pengadilan tata usaha negara. Penegakan di pengadilan TUN tidak jarang, meskipun harus dalam proses perdata. Pada akhirnya, banyak yang ditolak oleh pengadilan tata usaha negara.

Masalah di Pengadilan Tata Usaha Daerah sangat berbeda dengan mengajukan gugatan di pengadilan lokal dalam sengketa perdata.

Dalam suatu gugatan tata usaha negara, tergugat yang pasti merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang diberdayakan secara hukum dengan pembatasan kewenangan yang diberikan. Dalam kasus-kasus pengadilan negeri, para terdakwa tidak harus instansi atau pejabat pemerintah, tetapi masyarakat sipil pada umumnya dan bahkan korporasi.

Demikian pula orang/perusahaan biasa biasanya penggugat yang merasa haknya dilanggar oleh keputusan lembaga/administrasi negara. Selain itu, dalam sengketa di PTUN, orang/perusahaan publik juga memiliki posisi intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat II, instansi/pegawai TUN dan terkait dengan perkara yang diajukan oleh penggugat di PTUN.

Seperti halnya intervensi Tergugat dan Tergugat II, proagnostik harus dilakukan ketika mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Badan Usaha Milik Negara yang tidak mengeluarkan keputusan administratif. Sangat jarang seorang pengacara dapat membedakan antara kasus perdata dan kasus di pengadilan tata usaha negara, karena Anda memerlukan pengacara terbaik yang dapat Anda percaya untuk memahami sengketa tata usaha negara. Sengketa hukum di pengadilan negeri dilakukan di pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, litigasi di pengadilan tata usaha negara membutuhkan seorang pengacara handal yang mengkhususkan diri dalam hukum tata usaha negara dan hukum tata negara. 

PENGACARA TATA USAHA NEGARA

Dalam mencari seorang/sekelompok pengacara tidaklah mudah dan tidaklah susah karena tidak banyak pengacara yang berdedikasi pada bidang pengacara negara. Buktinya bisa dilihat baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru, dan tidak banyak mahasiswa yang tertarik dengan bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Baru pada saat itulah periode pasca reformasi yang berfokus pada hukum tata negara dan tata negara menjadi lebih menarik daripada fokusnya pada hukum pidana dan perdata, atau fokusnya pada hukum internasional. Untuk itu, sangat penting untuk mengkaji ulang karir advokat yang bersangkutan dalam konteks sengketa hukum di pengadilan tata usaha negara setempat.

Saiful Anam & Partners merupakan pengacara / advokat yang sangat ahli dibidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Hal itu dikarenakan selain didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkeahlian dibidang Hukum Tata Negara ataupun Hukum Administrasi Negara, juga telah banyak berkecimpung dan berpengalaman dalam melakukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian sudah tidak asing lagi dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk itu sangat sesuai bagi Anda yang sedang mencari ataupun sedang terdapat permasalahan hukum yang membutuhkan penanganan berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara.

Saiful Anam & Partners telah banyak menangani dan membantu baik perorangan maupun Perusahaan untuk mempertahankan hak-haknya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hubungi kami Pengacara Terbaik di Pengadilan Tata Usaha Negara :

PENGACARA ONLINE

Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53,

Jl. Matraman No.30E, RT.5/RW.6, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430
Hp. 08179379663



Open chat